by

Ganjar Menolak Mentah-mentah Gagasan Tito Karnavian

-Nasional-53 views


 
sumber gambar: tribunnews
Ganjar (Batik), Tito (Baju Putih)

Ideanewsindo.com –
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab usul yang ditawarkan Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) soal Pilkada asimetris. Menurut Ganjar, usul itu bagus
sebagai ide. Namun dalam realitanya, kata Ganjar, masyarakat tentu menginginkan
sistem yang sama. 

“Kita mau enggak asimetri? Jawabannya sudah jelas tidak
mau. Maaf Pak Tito, karena mesti ada satu sistem yang sama kecuali yang memang
sengaja di exclude undang-undang seperti daerah istimewa yang empat itu,”
ujar Ganjar dalam diskusi daring, Sabtu, 20 Juni 2020.

Tito Karnavian memang beberapa kali mengusulkan Pilkada
asimetris. Pilkada asimetris yang dimaksud adalah sistem yang memungkinkan
adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan di setiap daerah.

Perbedaan tersebut bisa muncul dikarenakan suatu daerah
memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi,
budaya ataupun aspek strategis lainnya.

Misalnya, seperti di DKI Jakarta yang wali kota dan bupati
tidak dipilih melalui Pilkada. Hal tersebut dikarenakan status daerah tingkat
II di DKI Jakarta bukanlah berstatus daerah otonom tetapi sebagai daerah
pembantu. Kondisi ini membuat posisi wali kota dan bupati ditentukan oleh
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pilkada asimetris yang diusulkan Tito, memakai tolak ukur
indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity. Menurut Tito, daerah
yang masyarakatnya sudah paham akan demokrasi dan memiliki tingkat kedewasaan
politik tinggi yang bisa memilih langsung kepala daerahnya.

Sehingga, kata Tito, Pilkada asimetris bisa meminimalisir
dampak-dampak negatif yang muncul karena penyelenggaraan Pilkada langsung. Di
antaranya polarisasi masyarakat yang terjadi karena pilihan politik yang
berbeda dan mengantisipasi potensi terjadinya politik uang.

Ganjar tidak sependapat dengan Tito. Menurut politikus PDIP
ini, partai politik yang paling bertanggungjawab untuk mendewasakan masyarakat
dan aktor politik dalam proses demokrasi sehingga bisa mewujudkan Pilkada
langsung yang benar-benar jurdil.

“Proses demokrasinya mari kita latih, partai politik
yang paling bertanggungjawab karena mereka yang memiliki fungsi rekrutmen
politik dan pendidikan politik,” ujar Ganjar.



Source link

Comment