by

Seleksi Komite BPH Migas Kementerian ESDM Salah Prosedur

-Bisnis-31 views


VIVA – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai telah terjadi kesalahan prosedur, tidak fair dan tidak transparan dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) BPH Migas termasuk juga proses seleksinya. Menurut Yusri, BPH Migas yang notabenenya adalah lembaga independen yang dibentuk sesuai perintah UU Migas No 22 tahun 2001 yang bertanggung jawab kepada presiden.

Dengan kata lain, lanjut Yusri, yang membentuk Pansel adalah Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM seperti yang dilakukan saat ini. Hal itu juga tercantum tegas dalam UU Migas, Bab IX Pasal 47 ayat (3) tentang Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Lalu pada ayat (4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya ayat (5) pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

“Karena itu pembentukan Pansel semestinya Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM,” ujar Yusri dalam keterangannya yang diterima redaksi.
 
Lanjut Yusri, persyaratan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 11.K/KP.03/MEM.S/ 2021 tentang Pedoman Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, poin b, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran berarti menghilangkan kesempatan senior profesional berpengalaman yang masih diperlukan tenaga maupun pemikirannya, juga generasi muda milenial yang kompeten di negeri ini untuk ikut serta dalam seleksi tersebut. “Penentuan syarat pembatasan usia melanggar UU Migas dan HAM,” tegas Yusri.

Source link

Comment