by

UU MLA Disahkan, Selangkah Lagi! Janji Jokowi Tarik Uang yang Disimpan di Luar Negeri 11.000 Triliun Terwujud

-Nasional-41 views


 
sumber photo: ayo bandung
Photo

Ideanewsindo.com –
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on
Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of
Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan
Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang terdiri dari
gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah. Apakah melalui RUU MLA
RI-Swiss ini upaya pemerintah membawa kembali uang hasil tindak pidana di Swiss
bakal wujud?

Ketua Pansus sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni
mengetuk palu tanda pengesahan RUU tersebut usai seluruh fraksi menyetujui dan
memberi catatan terhadap RUU MLA RI-Swiss ini.

“Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah
Pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss, apakah disetujui
untuk ditindaklanjuti pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR
RI?” tanya Sahroni yang kemudian secara serentak dijawab ‘setuju’ oleh peserta
rapat dari Komisi I dan Komisi III yang hadir di ruang rapat Pansus B, Gedung
Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Mewakili Pemerintah, hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly dan delegasi Kementerian Luar Negeri. Dalam wawancaranya kepada
Parlementaria, Sahroni berujar bahwa DPR RI memandang bahwa RUU MLA RI-Swiss
ini sangat menguntungkan bagi Indonesia.

Undang-Undang tersebut nantinya akan menjadi platform kerja
sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi
dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

“Alhamdulillah ini berjalan lancar ya. Ini untuk kebaikan
bersama kedua negara agar bilamana kita punya Undang-Undang terkait masalah
timbal balik ini mempunyai dasar yang cukup kuat. Walaupun prosesnya cukup
lumayan lama tapi akhirnya atas komitmen bersama bisa selesai,” ujar politisi
Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Sahroni menyatakan bahwa Swiss merupakan financial center
terbesar di Eropa serta memiliki teknologi informasi yang mumpuni, sehingga
Indonesia sangat membutuhkan hal tersebut.

“Sangat strategis. Sebenarnya teknologinya dari Swiss sudah
canggih. Cuma di Indonesia agak lambat karena informasi data yang tidak akurat,
UU ini tentu akan memudahkan kita,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang mengatur bantuan
hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil
tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini
merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana
di negara peminta.

Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk
memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah
Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi
peraturan perpajakan Indonesia, dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak
atau kejahatan perpajakan lainnya.

Perjanjian MLA RI-Swiss terwujud melalui dua kali putaran,
pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Kedua pada tahun 2017 di Bern, Swiss
untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati di perundingan
pertama. Selanjutnya hasil penandatanganan ini akan dibawa ke tingkat II untuk
disahkan dalam Rapat Paripurna pada 14 Juli 2020 mendatang. 

Data Jokowi Rp11.000
Ttriliun 

Kabar soal uang yang diduga hasil aset hasil tindak pidana
korupsi yang disimpan di luar negeri pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo
empat tahun silam. 

Jokowi mengatakan, di saat semua negara berebut uang masuk
capital inflow dalam menghadapi tekanan ekonomi global, ternyata uang bangsa
Indonesia yang berada di bawah bantal, di bawah kasur, dan yang disimpan di
luar negeri masih banyak sekali. Data yang ada di kementerian ada kurang lebih
Rp11.000 triliun.  

“Datanya saya ada di kantong saya ada. Yang hadir di sini
saya hapal satu, dua masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong
saya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara sosialisasi
program pengampunan pajak atau tax amnesty, di Hotel Clarion, Makasar, Sulsel,
Jumat (25/11/2016) malam. 

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pada 2018 akan ada
keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Sehingga,
nantinya uang orang di Indonesia yang ada di Singapura berapa, yang ada di
Swiss berapa, yang ada di Hong Kong berapa, semuanya akan terbuka karena memang
aturan internasional sudah ditandatangani semuanya. 

“Itulah saya kira keterbukaan sekarang ini,” ujar Presiden.



Source link

Comment